1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

https://drive.google.com/file/d/1DpMcbSMGovOyl1voPbk3xlNgW4fBq__N/view?usp=sharing