Hasil dari uji publik dari Rancangan Peraturan penyelenggaraan Imunisasi disepakati agar Dinas Kesehatan untuk memperbaiki draf sesuai dengan hasil pembahasan dan dilakukan harmonisasi dan fasilitasi untuk kepentingan harmonisasi, Dinas Kesehatan diminta untuk melengkapi kelengkapan sesuai surat Sekretaris Daerah dan Kementerian Hukum dan HAM.