Berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. mengingat pada tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 2 (dua) periode proses pencairan bantuan keuangan kepada Partai Poltik Hasil Pemilu 2019-2024 dan Partai politik Hasil Pemilu 2024-2029. oleh sebab itu Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan studi komparatif ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.